tiểu luận giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải phan biet chu dau tu va nguoi quyet dinh dau tu công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng sao mai công ty cổ phần đầu tư và xnk quảng ninh công ty cp thương mại truyền thông online hd

Sahuti Aspirasi Masyarakat, DPRK Aceh Utara Pindah ke Landing

Kamis, 10 Juni 2021, Gedung DPRK Aceh Utara di resmikan.

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara sangat mengapresiasi komitmen pimpinan DPRK Aceh Utara yang telah memindahkan operasional dewan ke gedung baru di kawasan Landing, Lhoksukon. Hal itu ditandai dengan prosesi peusijuek yang dipusatkan di ruang sidang utama gedung DPRK baru pada Kamis, 10 Juni 2021.

Meskipun kondisi fisik bangunan belum cukup layak untuk ditempati karena belum selesai finishing 100 persen, akan tetapi Pimpinan DPRK bersama para anggota dan para pegawai Sekretariat DPRK telah bersepakat untuk menempati gedung baru tersebut.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang menginginkan agar jajaran Pemerintahan Eksekutif dan Legislatif Aceh Utara fokus berkantor di Ibukota Lhoksukon.

Kamis, 10 Juni 2021, Prosesi peusijuek gedung DPRK Aceh Utara yang baru dilakukan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara Tgk H Abdul Manan atau kerap disapa Abu Manan Blang Jruen, didampingi oleh Tgk H M Jakfar (Abi Jakfar Lueng Angen) dan Tgk Zulfadli (Waled Landeng).

Pelaksanaan peusijuek tetap mengedepankan aturan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan kegiatan zikir bersama yang dihadiri puluhan santri, sejumlah ulama, pimpinan Ormas, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro, SE, Wakil Bupati Fauzi Yusuf, Ketua DPRK Arafat Ali, SE, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arm Oke Kristiyanto, SAP, Wakil Ketua I DPRK Hendra Yuliansyah, SSos, Wakil Ketua III DPRK Misbahul Munir, ST, serta para anggota dewan lainnya. Juga turut hadir Sekda Aceh Utara Dr A Murtala, MSi, para staf ahli Bupati, dan para Asisten.

Kamis, 10 Juni 2021, Prosesi Peusijuek Gedung Dprk Aceh Utara

Wakil Bupati Fauzi Yusuf dalam sambutannya mengatakan, pembangunan gedung baru Kantor Bupati dan DPRK yang baru ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Tahapan penganggaran untuk bangunan tersebut terpaksa dilakukan secara tahun jamak atau multiyear, yaitu secara bertahap sejak tahun 2013 hingga 2020.

Bahkan pada tahun 2019 penganggaran untuk pembangunan Kantor Bupati dan DPRK masih sangat minim dari total kebutuhan dikarenakan terbatasnya anggaran Aceh Utara saat itu. Pada tahun 2020 sebenarnya Pemkab Aceh Utara sudah bisa berkantor di Landing, akan tetapi karena pandemi Covid-19 sehingga ada penghentian sementara, tuturnya.

“Untuk finishing saat ini membutuhkan anggaran lagi sekitar Rp.15 miliar lebih, itu belum termasuk penataan lapangan upacara atau halaman kantor, dikarenakan adanya realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19,” jelas Fauzi.

Kata Fauzi, pihaknya dapat memahami ada riak-riak atau protes kecil yang timbul dalam masyarakat Aceh Utara yang mempertanyakan tentang lambatnya pemindahan operasional Kantor Bupati/ DPRK ke Ibukota Lhoksukon. Hal itu bukanlah kehendak Bupati dan Wakil Bupati, dan tidak ada rasa enggan pihaknya untuk berkantor di Lhoksukon.

“Bahkan sejak dilantik menjadi Bupati pada periode pertama, Bupati sudah siap meninggalkan Pendopo yang ada di Kota Lhokseumawe. Namun karena kondisi dan keadaan, sehingga semua rencana berjalan tidak sesuai dengan harapan kita semua,” ungkapnya.

Ditambahkan, hingga periode kedua kepemimpinannya di Aceh Utara hanya Pendopo Wakil Bupati yang bisa dibangun di Lhoksukon, sedangkan pendopo Bupati belum sama sekali. Oleh karena itu, Bupati mohon izin kepada seluruh masyarakat Aceh Utara hingga saat ini masih menetap di Pendopo di Kota Lhokseumawe.

Meski demikian, lanjut Fauzi, salah satu misi kami dalam kepemimpinan periode ke dua ini, sebagaimana tercantum pada poin ke tujuh yaitu : Menyelesaikan lanjutan pembangunan infrastruktur perkantoran terpadu Pemerintah Aceh Utara di Lhoksukon.

Oleh karena itu kami berupaya keras untuk menyelesaikan pembangunan kantor Bupati dan DPRK ini, sehingga lebih maksimal dalam melayani masyarakat, Kata Wakil Bupati Fauzi Yusuf.

Gedung Dprk Aceh Utara

Sebelumnya, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali kepada awak media mengatakan, Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara di Landeng, Kecamatan Lhoksukon, sudah mencapai 80 persen. Untuk tahap finishing membutuhkan dana sekitar Rp15 miliar lagi.

Menurut Arafat, kantor DPRK ini masih diperlukan pemasangan lampu dan AC di sejumlah ruangan. “Tapi untuk ruangan paripurna sudah siap, dan rapat paripurna perdana dalam rangka penerimaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tentang Keuangan Tahun 2020 akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.”

“insya Allah, sebulan ke depan, setelah semua ruangan dipasang listrik dan AC, kita akan aktif berkantor di gedung DPRK Landeng. Semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ruang komisi, ruang fraksi serta semua ruang staf administrasi DPRK akan aktif di kantor baru ini dalam bulan depan,” kata Arafat.

Selain itu, kata Arafat, ke depan pihaknya juga akan meminta Pemkab Aceh Utara untuk mengalokasikan anggaran pemasangan paving block di halaman gedung DPRK.

“Pos jaga security (satpam) juga belum ada, musala dan sebagainya. Maka membutuhkan danai sekitar Rp15 miliar, mungkin itu sudah sempurna, kata Arafat.

Arafat menyebut pihaknya sudah melakukan pemindahan barang dari kantor DPRK yang lama di Lhokseumawe ke gedung baru DPRK Landeng. “Sudah berlangsung sebulan lalu secara bertahap. Maka kita merencanakan pada Kamis 10 Juni 2021 dilakukan peusijuek, diundang ulama yang ada di Aceh Utara dan unsur pemerintah sebagai tanda peresmian gedung baru,” tutup Arafat Ali.

(ADV)

Tinggalkan Balasan